SPIM Level Up: Jadi FSPIM
Morowali — puluhan anggota dan pengurus Serikat Pekerja Industri Morowali (SPIM) melakukan kongres perdananya dan mengubah namanya menjadi Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka (FSPIM) pada 7 September 2025. Kongres perdana ini dilakukan di aula kantor desa Bahodopi, Kec. Bahodopi.
SPIM bukan sekadar mengganti nama, namun juga telah level up, dari serikat menjadi federasi, dari lokal (Morowali) menjadi bersifat nasional.
Hal ini menurut sekretaris jenderal DPP FSPIM, Abdul Kadi Jaelani (biasa disapa dengan Jay), terjadi karena SPIM telah memenuhi syarat menjadi sebuah federasi serikat pekerja.
“Sejak tahun 2023 secara konsep SPIM sebenarnya sudah merupakan sebuah ‘Federasi’, karena saat itu sudah mempunyai kurang-lebih 10 serikat di tingkat perusahaan atau pengurus unit kerja (PUK).” Ujar Abdul Kadir Jaelani.
Berdasarkan Permenakertrans No. 16 Tahun 2001, syarat untuk menjadi sebuah federasi serikat pekerja adalah minimal mempunyai 5 serikat pekerja.
Hingga di bulan September 2025 serikat pekerja (PUK) yang bernaung di bawah bendera FSPIM sudah berjumlah 26 PUK di kawasan PT. IMIP. Selain itu, serikat pekerja dari Luwu Raya (Sulsel) dan dari Morowali Utara juga menyatakan bergabung dengan federasi baru ini. Mereka diantaranya Serikat Pekerja Luwu Raya (SPLR) dan Serikat Pekerja Industri Morowali Utara (SPIMU).
Kongres kali ini menetapkan ketua umum baru sekaligus perdana memimpin perjuangan kaum buruh pertambangan, yakni Komang Jordi Segara, atau biasa disapa Jordi. Struktur kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat akan memimpin selama 4 tahun ke depan.
Menurut Jordi, tujuan utama pembentukan federasi ini yaitu untuk merangkul kaum buruh di sektor pertambangan, terutama pertambangan mineral. Sebab, kerapkali buruh sektor pertambangan jarang sekali diperhatikan.
“Hingga rilis ini ditulis saja, ada 7 buruh Freeport yang terjebak di longsoran tambang. Oleh karenanya sangat perlu untuk bersolidaritas dan menyatukan kekuatan para buruh tambang, melawan kezaliman pemerintah dan pengusaha”, tegas Jordi.
Selain kepengurusan DPP, kongres ini juga menetapkan struktur yang akan mengawasi sekaligus eksekutif kolektif kebijakan DPP FSPIM, yakni Dewan Buruh. Kongres menetapkan Afdal Amin dan Thito selaku ketua dan sekretaris Dewan Buruh, serta keanggotaan Dewan Buruh ini otomatis dipegang oleh ketua/sekretaris/rekomendasi dari serikat tingkat perusahaan yang berafiliasi ke FSPIM.
Adapun untuk wilayah Morowali, kongres FSPIM membentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Ketua dan sekretaris DPC dipilih pula oleh forum kongres langsung, yakni Hamdan dan Anas Rusdi. DPC Morowali FSPIM bertugas memimpin perjuangan kaum buruh tambang di kawasan-kawasan yang berada di Morowali, seperti PT. IMIP, PT. Wanxiang, PT. IHIP, dan lain-lain.
Di akhir sesi kongres, seluruh forum — yang sebagian besar pemimpin serikat (PUK) — bersepakat bahwa FSPIM berusaha berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak normatif normatif kaum buruh, juga perjuangan politik kelas buruh secara umum.