Membangun Tuntutan dan Program Strategis FSPIM

Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka (FSPIM) melakukan konsolidasi bersama seluruh basis-basisnya, dari tingkat Pengurus Unit Kerja (PUK), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Konsolidasi ini dilakukan di kota Bungku, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah pada 21-22 Agustus 2026.

Konsolidasi tersebut merupakan konsolidasi gagasan, karena forum mendiskusikan tema-tema penting seperti ekonomi-politik pertambangan di Indonesia, kapitalisme negara versus kapitalisme neoliberal, Sikap Politik Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Terhadap Rezim Prabowo-Gibran, dan Politik Kelas Pekerja secara umum.

Pertemuan itu dihadiri sebanyak 36 perwakilan PUK dari Morowali dan 1 PUK dari Halmahera, 2 DPC (Morowali dan Halmahera), 1 DPW (Sulteng), Ketua Umum KPBI (Ilhamsyah), peneliti senior (Arianto Sangadji), hingga beberapa simpatisan FSPIM.

Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP FSPIM Komang Jordi Segara. Ia dalam sambutannya mengatakan bahwa forum ini merupakan “penguatan ideologisasi dan menegaskan keberpihakan FSPIM kepada kelas pekerja.”

“Kita di daerah ini selalu dihadapkan dengan tembok yang bernama PSN (baca: proyek strategis nasional) ketika menuntut hal substansial, mulai dari persoalan normatif hingga persoalan politik secara umum. Izin-izin tambang lahir dari pusat, pusaran capital (modal) telah masif di daerah timur. Sulawesi Tengah saja menjadi daerah terbesar kedua yang dijarah investasi asing setelah Jawa barat,” ujar Komang Jordi Segara.

Oleh karenanya menurut Jordi (sapaan akrabnya), yang diharapkan FSPIM adalah bagaimana konfederasi-konfederasi serikat pekerja agar lebih serius lagi menekan pemilik-pemilik kawasan pertambangan dan pengolahannya di pusat Jakarta sana.

Menariknya, dalam 4 sesi diskusi yang berlangsung dua hari tersebut diskusi-diskusi dan debat berlangsung serius, hingga diskusi-diskusi informal setelah sesi biasanya juga tetap dilanjutkan. Mulai dari persoalan sehari-hari seperti masalah normatif, hingga persoalan kebijakan politik rezim yang tidak berpihak pada kelas buruh di Indonesia secara umum.

Pembahasan forum berputar di sekitar masalah PHK massal seperti di GNI, MIM dan RJS, RKAB di Maluku Utara, union busting yang masif di kawasan, kebijakan rezim yang tidak berpihak kepada rakyat seperti MBG dan Kopdes, hingga membahas bagaimana posisi kelas borjuasi dan kelas proletariat hari ini dalam sistem kapitalisme.